Hapus Sanksi Pajak 2026: Dampaknya pada Utang Pajak dan Laba Rugi

Kebijakan penghapusan sanksi telat lapor SPT biasanya dibahas dari sisi pajak. Padahal bagi bagian akuntansi, fasilitas ini juga mengubah angka di laporan keuangan: besar kecilnya beban sanksi, utang pajak di neraca, dan kebutuhan kas. Berikut cara membacanya.

Apa yang Berubah dan Apa yang Tidak

PMK 71 Tahun 2026, yang menyempurnakan PMK 118 Tahun 2024 dan dijalankan lewat KEP-239/PJ/2026 per 8 Oktober 2026, hanya menghapus sanksi administratif. Pokok pajak tetap terutang. Di pembukuan, artinya utang pokok pajak tidak boleh dihapus, sedangkan beban sanksi bisa ditekan sampai nol.

Simulasi Beban Sanksi di Laba Rugi

Waktu SPT disampaikan	Potongan sanksi	Beban sanksi dari Rp1.000.000
8 Oktober – 31 Desember 2026	100%	Rp0
1 Januari – 31 Maret 2027	50%	Rp500.000
1 April – 30 Juni 2027	25%	Rp750.000
Setelah 30 Juni 2027	Tanpa potongan	Rp1.000.000

Selisih antar periode ini langsung terlihat di laba rugi sebagai beban lain-lain. Menunda tiga bulan saja sudah menambah beban separuh dari nilai sanksinya.

Neraca: Utang Pajak Harus Lengkap

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan seluruh kewajiban yang tertinggal sudah tercatat sebagai utang pajak. Cakupannya meliputi keterlambatan SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai Masa September 2026, pembetulan atas kemauan sendiri yang kurang bayar, keterlambatan setor dengan pelunasan pokok paling lambat 30 Juni 2027, serta sanksi di surat ketetapan dan surat tagihan pajak, termasuk PBB.

Arus Kas: Siapkan Dana untuk Pokok

Karena pokok tetap wajib dilunasi, proyeksi arus kas akhir tahun perlu memuat pembayaran ini. Sanksi yang sudah terlanjur dibayar tidak dikembalikan, jadi jangan melunasi sanksi sebelum permohonan diproses.

Urutan Kerja Bagian Akuntansi

1. Susun daftar SPT tertunggak dan hitung ulang pajaknya dari pembukuan.
2. Catat utang pokok pajak di neraca.
3. Sampaikan SPT dan lunasi pokok sebelum 31 Desember 2026.
4. Ajukan permohonan melalui Coretax dengan dua surat pernyataan bermeterai, lalu arsipkan seluruh bukti.

Permohonan bisa diajukan sampai 1 Oktober 2028, tetapi batas itu tidak menggeser tenggat lapor dan bayar. Fasilitas ini terbuka bagi orang pribadi maupun badan usaha seperti PT dan CV.

Baca tulisan lengkapnya: Hapus Sanksi Telat Lapor SPT 2026: Bebas 100% hingga 31 Desember, Ini Syarat dan Cara Mengajukannya By PT Jasa Konsultan Keuangan di website resmi PT Jasa Konsultan Keuangan.

Jadwalkan Konsultasi Awal lewat WhatsApp 0811 808 5705 atau isi Formulir Calon Klien.

---