Keberatan Pajak 2026 dan Dampaknya pada Laporan Keuangan

Keberatan pajak sering dianggap urusan kantor pajak semata. Padahal, setiap surat ketetapan pajak (SKP) yang diperdebatkan akan terasa langsung di pembukuan dan laporan keuangan perusahaan. Tulisan ini melihat keberatan dari sisi meja akuntansi.

Mengapa Keberatan Menyentuh Pembukuan

Dasar hukumnya adalah Pasal 25 dan 26 UU KUP yang telah diubah UU HPP, dengan tata cara teknis dalam PMK 118 Tahun 2024 yang diperbarui PMK 71 Tahun 2026. Semua argumen keberatan pada akhirnya diuji dengan dokumen: buku besar, faktur, bukti potong, dan kontrak. Artinya, kualitas pembukuan menentukan kuat atau lemahnya posisi wajib pajak.

Pengaruh pada Tiga Laporan Utama

Gambaran umum pos yang perlu diperhatikan tim akuntansi selama proses keberatan berjalan:

Laporan	Pos yang perlu diperhatikan	Catatan
Neraca	Utang pajak atau pajak yang sudah disetor	Angka SKP yang masih disengketakan perlu diungkap dengan jelas
Laba Rugi	Beban pajak dan potensi denda	Bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, ada denda 30% dari selisih pajak
Arus Kas	Pembayaran pajak	Untuk SKP Kurang Bayar, jumlah yang disepakati saat pembahasan akhir pemeriksaan harus dilunasi sebelum keberatan diajukan

Jadwal yang Memengaruhi Penyusunan Laporan

1. 3 bulan sejak SKP dikirim untuk menyampaikan keberatan.
2. 10 hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir untuk menanggapi hasil penelitian.
3. 12 bulan paling lama bagi DJP untuk memutus; bila terlewati, keberatan dianggap dikabulkan.

Rentang waktu sepanjang itu bisa melewati tanggal tutup buku. Karena itu, posisi sengketa sebaiknya dicatat rapi agar laporan akhir tahun tetap mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dokumen Pembukuan yang Menjadi Senjata

Siapkan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan SPT, buku besar per akun yang dikoreksi, serta bukti setor. Ingat bahwa satu surat keberatan hanya untuk satu SKP, sehingga berkas pendukung sebaiknya dipisahkan per ketetapan. Keberatan juga dapat dicabut sebelum Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim tanpa dikenai sanksi, keputusan yang perlu dihitung bersama tim keuangan.

Penutup

Pembukuan yang tertib bukan hanya syarat laporan keuangan yang sehat, tetapi juga bekal utama saat harus berbeda pendapat dengan DJP.

Langkah praktisnya sederhana: tutup buku setiap bulan tepat waktu, cocokkan saldo pajak di neraca dengan bukti setor, simpan kertas kerja koreksi fiskal, dan dokumentasikan setiap transaksi besar beserta kontraknya. Dengan kebiasaan ini, ketika SKP datang, tim keuangan tidak perlu panik mencari dokumen, melainkan cukup menyusun argumen dari data yang sudah tersedia dan dapat ditelusuri kembali kapan saja.

Baca tulisan lengkapnya: Keberatan Pajak 2026: Syarat, Batas Waktu, dan Lama Keputusan By PT Jasa Konsultan Keuangan di website resmi PT Jasa Konsultan Keuangan.

Jadwalkan Konsultasi Awal melalui WhatsApp, atau isi formulir calon klien agar tim kami dapat memahami kondisi pembukuan usaha Anda.

---